SKRIPSI HUKUM - 13

521)TINJAUAN HUKUM PIDANA DLM KEJAHATAN DUNIA MAYA ( CYBER CRIME).[ SH_521 ]


522)PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA.[ SH_522 ]


523)PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR PERUMAHAN DENGAN FASILITAS KPR BANK TABUNGAN NEGARA.[ SH_523 ]


524)PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA.[ SH_524 ]


525)KEKUATAN ALAT BUKTI DLM PERADILAN PIDANA.[ SH_525 ]


526)TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DAN PDAM KABUPATEN DEMAK.[ SH_526 ]


527)PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGANGKATAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA.[ SH_527 ]


528)UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI JLN PANTURA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG.[ SH_528 ]


529)PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DLM UPAYA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN YG BERDIMENSI INTERNASIONAL .[ SH_529 ]


530)PELAKSANAAN PROSES PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI ”STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”.[ SH_530 ]


531)UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG.[ SH_531 ]


532)PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.[ SH_532 ]


533)FUNGSI KANTOR ARSIP DERAH DLM PENGELOLANAAN ARSIP DI KABUPATEN PATI.[ SH_533 ]


534)PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DLM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG.[ SH_534 ]


535)PROSEDUR KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.[ SH_535 ]


536)PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA.[ SH_536 ]


537)PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG.[ SH_537 ]


538)FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN KENDAL.[ SH_538 ]


539)TINGKAT PERCERAIAN PEGAWAI NGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.[ SH_539 ]


540)TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA.[ SH_540 ]


541)PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.[ SH_541 ]


542)PEMIDANAAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 55 KUHP.[ SH_542 ]


543)UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BPR SWADARMA CEPIRING.[ SH_543 ]


544)AKIBAT BERKAWINAN BEDA AGAMA YG DI LAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.[ SH_544 ]


545)WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DLM PERJANJIAN DISTRIBUSI AIR ”STUDI KASUS DI PDAM KABUPATEN KENDAL”.[ SH_545 ]


546)TINJAUAN HUKUM TERHADAP UU NOMOR : 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA.[ SH_546 ]


547)EFEK NEGATIF DARI KEJAHATAN CARDING LINTAS NEGARA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERSERTA CARA PENCEGAHAN.[ SH_547 ]


548)PERANAN PENTING KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DLM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DARI ANCAMAN TEROR MENURUT HUKUM UDARA ” STUDI KASUS TRANSPORTASI UDARA DI INDONESIA”.[ SH_548 ]


549)ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTENASIONAL MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION.[ SH_549 ]


550)TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN (BID DOKKES) POLDA JAWA TENGAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DAN ANGGOTA POLRI DI SEMARANG.[ SH_550 ]


551)PERLINDUNGAN HAK ASAI MANUSIA TERHADAP PRAPERADILAN MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA.[ SH_551 ]


552)PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA .[ SH_552 ]


553)PENANGANAN SECARA YURIDIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN.[ SH_553 ]


554)PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA.[ SH_554 ]


555)PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI PERMASALAHANNYA.[ SH_555 ]


556)PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN PADA PT. JAMSOSTEK KABUPATEN SEMARANG ”STUDI KASUS DI PT. JAMSOSTEK KABUPATEN SEMARANG.[ SH_556 ]


557)PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA WARGA NEGARA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.[ SH_557 ]


558)AKIBAT HUKUM PENERBITAN CEK KOSONG DALAM LALULINTAS PERBAYARAN GIRAL PADA BANK JATENG.[ SH_558 ]

Search

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla