SKRIPSI HUKUM - 7


281)PENGATURAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DLM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.[ SH_281 ]


282)POLA PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SERBA USAHA DWIMATAMA SEMARANG.[ SH_282 ]


283)PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK.[ SH_283 ]


284)POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DEMAK.[ SH_284 ]


285)PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DI TINJAU DARI UU NO. 15 TAHUN 2001TENTANG MEREK.[ SH_285 ]


286)UPAYA EKSEPSI TERDAKWA TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG.[ SH_286 ]


287)SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKAT BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PATI.[ SH_287 ]


288)VISUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DLM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN.[ SH_288 ]


289)PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR PATI.[ SH_289 ]


290)PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DELIK ADUAN DLM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA. [ SH_290 ]


291)PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46) CABANG SEMARANG.[ SH_291 ]


292)PENEGAKAN HUKUM PIDANA DLM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.[ SH_292 ]


293)GUGAT PERLAWANAN PIHAK TERGUGAT (TEREKSEKUSI) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL.[ SH_293 ]


294)TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DLM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA. [ SH_294 ]


295)PERAN CAMAT DLM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG. [ SH_295 ]


296)TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.[ SH_296 ]


297)PERANAN POLRI SELAKU KOORDINATOR DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN DI POLRES WONOSOBO.[ SH_297 ]


298)PENGGUNAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DLM RANGKA MENDUKUNG USAHA PEMASYARAKATAN (RESOSIALISASI) NARAPIDANA DI RUMAH TAHANANKABUPATEN TEMANGGUNG.[ SH_298 ]


299)TUGAS POLRI DLM PENANGGULANGAN MENYALAH GUNAKAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG.[ SH_299 ]


300)PERAN POLRI DLM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_300 ]


301)TUGAS POLRI DLM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YG TERJADI DI WILAYAH HUKUM SEKTOR SEMARANG UTARA. [ SH_301 ]


302)PROSES PENGUASAAN TANAH LANDREFORM DAN SETATUS HUKUMNYA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KABUPATEN PATI. [ SH_302 ]


303)UPAYA POLRI DLM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KABUPATEN BANYUMAS. [ SH_303 ]


304)EKSISTENSI PANDU DLM MENJAGA KESELAMATAN PENGANGKUTAN DI LAUT.[ SH_304 ]


305)TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BAGI PNS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. KANCA SEMARANG PATIMURA. [ SH_305 ]


306)TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI. [ SH_306 ]


307)PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALITAS. [ SH_307 ]


308)UPAYA HUKUM YG DI LAKUKAN TERDAKWA DAN KORBAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN BARANG BUKTI. [ SH_308 ]


309)PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KENDAL. [ SH_309 ]


310)PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAH GUNAAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_310 ]


311)TUGAS JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DLM PROSES PERADILAN PIDANA.[ SH_311 ]


312)TINJAUAN ASPEK PIDANA DLM UU NOMOR 23 TAHUN 1997, TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.[ SH_312 ]


313)PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNG PANE SEMARANG.[ SH_313 ]


314)PROSES PENUNTUT PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM.[ SH_314 ]


315)TINJUAN TERHADAP ASPEK PIDANA DLM UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN TENTANG KEIMIGRASIAN. [ SH_315 ]


316)TEKNIK PENYIDIKAN MELALUI PEMERIKSAAN SIDIK JARI. [ SH_316 ]


317)PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG. [ SH_317 ]


318)TINDAKAN POLRI DLM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR “STUDI KASUS DI POLRES TEMANGGUNG”. [ SH_318 ]


319)PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR MENUKAR HAK ATAS TANAH DI KABUPATENSEMARANG.[ SH_319 ]


320)UPAYA POLRI DLM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI. [ SH_320 ]

Search

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla