TESIS HUKUM

DAFTAR TESIS HUKUM

[ TH ]


1) PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KABUPATEN KARANG ANYAR. [ TH_1 ]


2) SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIAN. [ TH_2 ]


3) JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG. [ TH_3 ]


4) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT. [ TH_4 ]


5) KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG. [ TH_5 ]


6) AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 DI PEMPROV JATENG. [ TH_6 ]


7) PENERAPAN AZAZ TIDAK DAPAT DI BAGI BAGI DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA INDONESIA KANTOR CABANG SEMARANG. [ TH_7 ]


8) PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAPA PESERTA ASKES DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PT ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG. [ TH_8 ]


9) PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK. [ TH_9 ]


10) PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SUKOHARJO. [ TH_10 ]


11) KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN /KOTA. [ TH_11 ]


12) PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG BERUPA PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP UTANG DEBITUR DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG SEMARANG PEMUDA. [ TH_12 ]


13) IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK DI KOTA MATARAM. [ TH_13 ]


14) PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG. [ TH_14 ]


15) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2007 DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL. [ TH_15 ]


16) EFEKTIVITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PEMBAGIAN WARIS OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. [ TH_16 ]


17) PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TAHAP I-III DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO. [ TH_17 ]


18) PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TEBANG BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT). [ TH_18 ]


19) PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATANS TANAH WARISAN (STUDI KASUS PENETAPAN NO 729/PDT.P/2003/PN.SBY OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA). [ TH_19 ]


20) IDE KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. [ TH_20 ]


21) TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA. [ TH_21 ]


22) STATUS PENGUSAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG. [ TH_22 ]


23) ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA. [ TH_23 ]


24) AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI. [ TH_24 ]


25) KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALL PRAKTEK. [ TH_25 ]


26) KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA. [ TH_26 ]


27) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG CIREBON). [ TH_27 ]


28) PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 74/PDT.P/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG. [ TH_28 ]


29) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS HAK NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANG UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN SLEMAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 23/PDT.G/2005/PA.SMN). [ TH_29 ]


30) PELAKSANAAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA TANGERANG. [ TH_30 ]


31) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASINAL FINANCE CABANG BIMA. [ TH_31 ]


32) PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN. [ TH_32 ]


33) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO I TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. [ TH_33 ]


34) PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BATANG. [ TH_34 ]


35) KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG. [ TH_35 ]


36) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN. [ TH_36 ]


37) HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI PACITAN JAWA TIMUR. [ TH_37 ]


38) EFEKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN (BANGTOCHT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JAWA TENGAH CABANG PEMUDA SEMARANG. [ TH_38 ]


39) EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA. [ TH_39 ]


40) PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA. [ TH_40 ]


41) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA PT SUKA FAJAR DI PADANG. [ TH_41 ]


42) PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DI SERTIFIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO). [ TH_42 ]


43) KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA KARAOKE INUL VISTA DI SEMARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA. [ TH_43 ]


44) UPAYA HUKUM PT BPR KEDUNG ARTHO CABANG SEMARANG UNTUK MENJAGA KEPENTINGANNYA TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN. [ TH_44 ]


45) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA YANG DIPERSENGKETAKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN. [ TH_45 ]


46) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS MEREK INTEL). [ TH_46 ]


47) STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. [ TH_47 ]


48) PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT. [ TH_48 ]


49) ALIH DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG. [ TH_49 ]


50) PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA. [ TH_50 ]


51) HAK KREDITUR TERHADAP OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KEADAAN KREDIT MACET. [ TH_51 ]


52) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA WARALABA DI KOTA SEMARANG. [ TH_52 ]


53) PELAKSANAAN HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN. [ TH_53 ]


54) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERJANJIAN WARALABA. [ TH_54 ]


55) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET. [ TH_55 ]


56) PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG. [ TH_56 ]


57) PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAK SETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. [ TH_57 ]


58) TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMIN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE). [ TH_58 ]


59) PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG. [ TH_59 ]


60) PELAKSANAAN PERSERTIFIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG. [ TH_60 ]


61) UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK JAKARTA. [ TH_61 ]


62) PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI KECAMATAN SALEMPANG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT. [ TH_62 ]


63) TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR CV MUTIARA TRANSPORTATION DI KOTA TEGAL. [ TH_63 ]


64) PELAKSANAAN KEPMENKOP DARI UKM NO 98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG. [ TH_64 ]


65) KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TOTEMBOAN. [ TH_65 ]


66) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PESAWAT TERBANG PADA PT BANK CIMB NIAGA TBK JAKARTA. [ TH_66 ]


67) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DI LETAKKAN SITA JAMINAN. [ TH_67 ]


68) TIJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKAT TANAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (SK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU). [ TH_68 ]


69) KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINA FIDUSIA. [ TH_69 ]


70) KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI. [ TH_70 ]


71) TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DENGAN KEPAILITAN. [ TH_71 ]


72) PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN KOPERASI DI INDONESIA. [ TH_72 ]


73) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM . [ TH_73 ]


74) KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN. [ TH_74 ]


75) PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI. [ TH_75 ]


76) PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG. [ TH_76 ]


77) PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI RUMAH TOKO DI SURABAYA. [ TH_77 ]


78) AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEKNYA DI WILAYAH KABUPATEN KARANG ANYAR. [ TH_78 ]


79) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DI BATALKAN. [ TH_79 ]


80) PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG. [ TH_80 ]


81) PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI SEMARANG. [ TH_81 ]


82) KEDUDUKAN ANAK MENANTU DALAM HUKUM ADAT WARIS PADA PERKAWINAN TEGAK-TEGI MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUAN DI KECAMATAN ANAK TUHA KECAMATAN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG. [ TH_82 ]


83) TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BEKASI. [ TH_83 ]


84) PENERAPAN ASAS ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI WILAYAH SURAKARTA. [ TH_84 ]


85) ASPEK HUKUM GO PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU SMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN . [ TH_85 ]


86) PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DI BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMRANG. [ TH_86 ]


87) TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DENGAN DANA APBD. [ TH_87 ]


88) PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLNGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI “TELKOM FLEXI” [ TH_88 ]


89) PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI “SEPANJANG JAYA”DI SEMARANG. [ TH_89 ]


90) PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUEMN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (STUDI PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK KOTA BANDUNG). [ TH_90 ]


91) PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT RESTRUKTURISASI DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CREDIT RECOVERY GROUP JAKARTA CREDIT RECOVERY THAMRIN. [ TH_91 ]


92) UPAYA HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DI DALAM SENGKETA DI BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. [ TH_92 ]


93) PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS DI BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG SEMARANG). [ TH_93 ]


94) PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEWA MENYEWA RUMAH DALAM JAMINAN DI UNIT BISNIS KONSUMEN PT CENTRAL ASIA TBK JAKARTA. [ TH_94 ]


95) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA ADA PADA PIHAK KETIGA DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG. [ TH_95 ]


96) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SWASTA DI SEMARANG. [ TH_96 ]


97) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRA PERSADA DI DEMAK. [ TH_97 ]


98) TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA AKTA YANG DI BUATNYA. [ TH_98 ]


99) PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI. [ TH_99 ]


100) PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DI JAKARTA UTARA. [ TH_100 ]


101) KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN JEMBER. [ TH_101 ]


102) KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA. [ TH_102 ]


103) PERLINDUNGAN HUKUM PARA KREDITUR KONKRUEN PADA PROSES KEPAILITAN. [ TH_103 ]


104) AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEKNYA DI WILAYAH KABUPATEN KARANG ANYAR. [ TH_104 ]


105) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT WOM FINANCE CABANG PEKAN BARU. [ TH_105 ]


106) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI. [ TH_106 ]


107) PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI. [ TH_107 ]


108) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YANG BERASAL DARI PEWARISAN DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PATI. [ TH_108 ]


109) KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT DWIKENCANA MULYA PERSADA DI SEMARANG. [ TH_109 ]


110) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI JAKARTA SELATAN. [ TH_110 ]


111) PELAKSANAAN PERJANJIAN SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI KOTA SEMARANG. [ TH_111 ]


112) TINDAKAN PENYELAMATAN KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR BERMASALAH DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG SEMARANG PEMUDA. [ TH_112 ]


113) REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL. [ TH_113 ]


114) PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. [ TH_114 ]


115) FUNGSI, WEWENANG DAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG. [ TH_115 ]


116) TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 01/AP/2007/PDT.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULINA DALAM KEPAILITAN. [ TH_116 ]


117) PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN. [ TH_117 ]


118) TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DIBANGSAL PENYAKIT DALAM RSUP DR KARYADI SEMARANG. [ TH_118 ]


119) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN. [ TH_119 ]


120) PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH. [ TH_120 ]


121) PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNA UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI. [ TH_121 ]


122) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DI BEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKAN SITA JAMINAN. [ TH_122 ]


123) PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PEGAKUAN UTANG OLEH NOTARIS KOTA SEMARANG. [ TH_123 ]


124) IMPELEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH. [ TH_124 ]


125) PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AKTA AIDA (ASSET YANG DIAMBIL ALIH) DI PT BANK MEGA TBK CABANG PEKALONGAN. [ TH_125 ]


126) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG SEMARANG PATIMURA). [ TH_126 ]


127) PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT BANK INDEX JAKARTA PUSAT. [ TH_127 ]


128) TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMIN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE). [ TH_128 ]


129) PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS KARENA PEWARISAN. [ TH_129 ]


130) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT KARYAWAN DENGAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PT TELKOM TBK DIVISI REGIOONAL IV SEMARANG. [ TH_130 ]


131) PRAKTEK NOVASI DENGAN PENGGANTIAN DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BEKASI. [ TH_131 ]


132) PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN PALEMBANG. [ TH_132 ]


133) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (AL MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK. [ TH_133 ]


134) PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANGERANG. [ TH_134 ]


135) PENJUALAN SECARA DI BAWAH TERHADAP BARANG BARANG JAMINAN YANG DI IKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI PARANINDO ABADI DI KOTA TANGERANG. [ TH_135 ]


136) PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DI IKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK SUMSEL PALEMBANG. [ TH_136 ]


137) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISMINBAKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. [ TH_137 ]


138) TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH. [ TH_138 ]


139) PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AZAS KETERTIBAN UMUM. [ TH_139 ]


140) PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN. [ TH_140 ]


141) PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN. [ TH_141 ]


142) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM SEBAGAI . [ TH_142 ]


143) PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG. [ TH_143 ]


144) EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KABUPATEN JEPARA. [ TH_144 ]


145) AKTA PEMBAGIAN WARIS ANAK ADOPSI KEDUA PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA. [ TH_145 ]


146) IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH. [ TH_146 ]


147) KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK (KECAMATAN) ABEPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA. [ TH_147 ]


148) PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG. [ TH_148 ]


149) KEUDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI. [ TH_149 ]


150) HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PEKALONGAN. [ TH_150 ]


151) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK DANAMON TBK CABANG SEMARANG. [ TH_151 ]


152) ASPEK HUKUM PEMBUBARAN /LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING. [ TH_152 ]


153) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK ANTAR WRGA NEGARA INDONESIA DAN AKIBAT HUKUNMYA DI KOTA SEMARANG. [ TH_153 ]


154) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN. [ TH_154 ]


155) GADAI DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG PEMUDA SEMARANG. [ TH_155 ]


156) KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH. [ TH_156 ]


157) PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH. [ TH_157 ]


158) PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI. [ TH_158 ]


159) PENGAMBIL ALIHAN ASSET DEBITUR (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK CENTURY TBK DI JAKARTA. [ TH_159 ]


160) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAS NOTARIS. [ TH_160 ]


161) KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINUMAN KHUSUS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA. [ TH_161 ]


162) KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KABUPATEN KAPUAS, HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT. [ TH_162 ]


163) SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI LAKI. [ TH_163 ]


164) PENYELESIAAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG DI IKAT DENGAN FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANGERNG. [ TH_164 ]


165) PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT TRISAGA RAYA MAKMUR DENGAN PT PERTAMINA KEDIRI. [ TH_165 ]


166) TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH REGENSI SEMARANG). [ TH_166 ]


167) KAJIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG (PT BPR JATENG) SEMARANG. [ TH_167 ]


168) PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.PT) [ TH_168 ]


169) PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL.. [ TH_169 ]


170) PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NO.340/PDT.G/2007/PA.BKS) [ TH_170 ]


171) KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK (KECAMATAN ABEPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA. [ TH_171 ]


172) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN AKIBAT HUKUMNYADI KOTA SEMARANG. [ TH_172 ]


173) PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI PT BANK UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT. [ TH_173 ]


174) KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG. [ TH_174 ]


175) KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA. (SK PADA PUSAT KOPERASI KARYAWAN INDUSTRI ROKOK DJARUM) [ TH_175 ]


176) PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN PINAESAAN KECAMATAN WENAG KOTA MENADO. [ TH_176 ]


177) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERJANJIAN WARALABA (DALAM KAJIAN KONTRAK BISNIS WARALABA LOKAL EDOLA BURGER DI BATAM) . [ TH_177 ]


178) PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DI KECAMATAN UNTAU DUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT. [ TH_178 ]


179) KAJIAN YURIDIS PERKJANJIAN WARALABA KARAOKE INUL VISTA DI SEMARANG MENURUT PP NO.42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA. [ TH_179 ]


180) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (SK PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG KOTA SEMARANG). [ TH_180 ]


181) TINJAUAN YURIDIS TANAH YANG DI BEBANI HAK TANGGUNGAN OLEH PEMBERI HAK TANGGUNGAN DI JUAL PADA PIHAK KETIGA (SK PADA KOPERASI BINANGUN MULIA DI SEMARANG). [ TH_181 ]


182) PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (SK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE). [ TH_182 ]


183) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG BIMA. [ TH_183 ]


184) ASPEK HUKUM PEMBUBARAN / LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING. [ TH_184 ]


185) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK DANAMON TBK CABANG SEMARANG. [ TH_185 ]


186) PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DI IKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG. [ TH_186 ]


187) UPAYA HUKUM PT BPR KEDUNG ARTO CABANG SEMARANG UNTUK MENJAGA KEPENTINGANNYA TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN. [ TH_187 ]


188) REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (SK PADA STASIUN TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG). [ TH_188 ]


189) PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT (SK PERKARA NO.19/PDT.G/2002/PN.BS). [ TH_189 ]


190) PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG. [ TH_190 ]


191) PELAKSANAAN RUPS BERDASARKAN PASAL 77 AYAT I UNDANG UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KAITANNYA DENGAN OTENSITAS AKTA NOTARIS. [ TH_191 ]


192) PROBLEMATIKA HUKUM KEPAILITAN BUMN (ANALISA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 23/PAILIT /1998/NIAGA/JKT.PST). [ TH_192


193) PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI AKTA ASSET YANG DIAMBIL ALIH DI PT BANK MEGA CABANG PEKALONGAN. [ TH_193 ]


194) PELAKSANAAN ROYA PARSIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK SEMARANG TENGAH CABANG GENUK. [ TH_194 ]


195) ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM HAL BANK DILIKUIDASI DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR. [ TH_195 ]


196) PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YAG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA DI PT BANK DANAMON TBK UNIT PERSERO PRACIMANTORO WONOGIRI. [ TH_196 ]


197) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN DI KABUPATEN PURWODADI. [ TH_197 ]


198) PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT BANK PEMBANGUAN DAERAH JAWA TENGAH. [ TH_198 ]


199) KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTITANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. [ TH_199 ]


200) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG. [ TH_200 ]


201) PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG.NO.07 PK/N/2004). [ TH_201 ]


202) STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMKOT SEMARANG. [ TH_202 ]


203) KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERASAL DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN BALI. [ TH_203 ]


204) PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI STUDI DI PERKEBUANAN KARET PT SECANG SUKOSEWU KEDIRI JATIM DENGAN BALAI PENELITIAN KARET GETAS SALATIGA JATENG. [ TH_204 ]


205) UPAYA HUKUM PT BPR KEDUNG ARTO CABANG SEMARANG UNTUK MENJAGA KEPENTINGANNYA TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN. [ TH_205 ]


206) EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MK NO : 009-014/PUU-III/2005). [ TH_206 ]


207) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT ADIRA FINACE KOTA SEMARANG. [ TH_207 ]


208) FUNGSI,WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG. [ TH_208 ]


209) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TERHADAP KREDIT BERMASALAH DI PT KEMBANG DELAPAN DELAPAN CABANG SEMARANG. [ TH_209 ]


210) WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT PROF DR TABRANI DI KOTA PEKAN BARU. [ TH_210 ]


211) PENYIMPANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO 281/PDT.G/2007/PN/SBY TERHADAP KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN PERLINDUNGAN HAK PENYEWA SEBAGAI PIHAK KETIGA ATAS OBYEK SEWA RUKO YANG DISENGKETAKAN. [ TH_211 ]


212) TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 260/PDT/G/93/PN.SMG. [ TH_212 ]


213) PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BADI DEBITUE BARU MELALUI ALIH DEBITUR PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PALANGKARAYA. [ TH_213 ]


214) ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT BANK CIMB NIAGA TBK KANTOR CABANG CILEGON. [ TH_214 ]


215) DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA CABANG MADIUN. [ TH_215 ]


216) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG. [ TH_216 ]


217) PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL. [ TH_217 ]


218) TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DIKOTA JAYAPURA (SK PERKARA NO.91/PDT.G/2001/PNJPR JO NO.34/PDT/2002/PT IRJA. [ TH_218 ]


219) GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG SEMARANG. [ TH_219 ]


220) PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY DI KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT. [ TH_220 ]


221) FUNGSI WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH(MPD) DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG . [ TH_221 ]


222) PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI . [ TH_222 ]


223) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG . [ TH_223 ]


224) HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PEKALONGAN. [ TH_224 ]


225) IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMER 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU. [ TH_225 ]


226) KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT. [ TH_226 ]


227) EKSEKUSI TANAH YANG DI BEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL (SK TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR:130/1999 ESK.JO.512/1998-1999). [ TH_227 ]


228) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :54/PDT/G/1999/PN.PT DI PENGADILAN NEGERI PATI). [ TH_228 ]


229) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASSET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG. [ TH_229 ]


230) HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA. [ TH_230 ]


231) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PT BPR SAHABAT TATA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL. [ TH_231 ]


232) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN JUAL BELI TANAH TIDAK DENGAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (STUDI KASUS PERKARA NO.304/PDT.G/2004/PN.BKS) [ TH_232 ]


233) KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN DENGAN LAKI LAKI YANG KASTANYA LEBIH RENDAH KAITANNYA DENGAN HARTA PEMBERIAN DARI ORANG TUANYA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK DI KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT. [ TH_233 ]


234) PELAKSANAAN ANAK LUAR PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (SK TERHADAP PERKARA NOMOR: 74/PDT.P/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG). [ TH_234 ]


235) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YANG BERSAL DARI PEWARISAN DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN. [ TH_235 ]


236) PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN (SK PENETAPAN NOMOR T29/PDT.P/2003/PN.SBY OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA). [ TH_236 ]


237) PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA BANK DANAMON TBK CABANG SEMARANG. [ TH_237 ]


238) SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO.I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (SK PUTUSAN PN NO199/PDT.G/2005/PN.SEMARANG). [ TH_238 ]


239) PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF F UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI DI SITUBONDO). [ TH_239 ]


240) TINAJAUAN ATAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SEMARANG). [ TH_240 ]


241) KAJIAN YURIDI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA (SK PUTUSAN NOMOR : 295/PDT.G/2001/PN.MDN). [ TH_241 ]


242) PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT APABILA TERJADI NON AKSEPTASI OLEH BANK PENERBIT (ISSUING BANK). [ TH_242 ]


243) EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DI IKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WOROPEN SERUL. [ TH_243 ]


244) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI PT BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR. [ TH_244 ]


245) PRAKTEK PENYIMPANGAN DALAM PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN NAMA ASING. [ TH_245 ]


246) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) DI BIDANG PENDIDIKAN (SK DI LEMBAGA BIMBEL PRIMAGAMA. [ TH_246 ]


247) PERBANDINGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DENGAN ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA. [ TH_247 ]


248) PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN (SK PERKARA NO.340/PDT.G/2007.PA BEKASI) [ TH_248 ]


249) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA DI DEMAK. [ TH_249 ]


250) PELAKSANAAN PERJANJIAN SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI KOTA SEMARANG. [ TH_250 ]


251) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (SK DI PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG CIREBON). [ TH_251 ]


252) PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT DI TEGAL. [ TH_252 ]


253) PELAKSANAAN LELANG KAYU PADA PERUM PERHUTANI UNIT 1 JAWA TENGAH. [ TH_253 ]


254) PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG. [ TH_254 ]


255) PENGALIHAN KONTRAK OUTLET MEREK TELA TELA OLEH FRANCHISE TANPA PERSETUJUAN FRANCHISOR (SK WARALABA TELA TELA DI YOGYAKARTA). [ TH_255 ]


256) AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANYA. [ TH_256 ]


257) IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA BTN CABANG TANGERANG DENGAN KREDITOR. [ TH_257 ]


258) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PT BPR ARTHAPRIMA DANAJASA. [ TH_258 ]


259) PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TAHUN 2000 JO UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) [ TH_259 ]


260) PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG. [ TH_260 ]


261) KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI LAKI (AYAH) ATAS BIAYA NAFKAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG). [ TH_261 ]


262) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENAGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. [ TH_262 ]


263) ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON (SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. [ TH_263 ]


264) HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA. [ TH_264 ]


265) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM HAL ADANYA DUGAAN PELANGGARAN JABATAN DI JAKARTA SELATAN. [ TH_265 ]


266) PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG. [ TH_266 ]


267) EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LEMBAGA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS YANG TERJADI PADA PT SECANG SUKO SEWU DAN BALAI PENELITIAN KARET GETAS. [ TH_267 ]


268) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (SK DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG KOTA SEMARANG. [ TH_268 ]


269) PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK STUDI PADA BANK CENTRAL ASUIA CABANG CILEGON. [ TH_269 ]


270) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PIUTANG DI PT BANK SAUDARA SEMARANG. [ TH_270 ]


271) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH. [ TH_271 ]


272) PROBLEMATIKA IJIN PENGERINGAN DALAM JUAL BELI TANAH PERTANIAN DI KOTA SEMARANG. [ TH_272 ]


273) EKSEKUSI RIIL TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI. [ TH_273 ]


274) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI YANG TERBEBANI OLEH UTANG DARI PIHAK KETIGA DIPERUM PEGADAIAN KOTA MALANG. [ TH_274 ]


275) REKAPITULASI PT PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT BANK JATENG). [ TH_275 ]


276) PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PAREAMAN). [ TH_276 ]


277) KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DENGAN PENYEWA DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG. [ TH_277 ]


278) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKNIS DUA LANTAI ANTARA DEPARTEMEN AGAMA DENGAN CV ESPRO CONSULTANT SEMARANG) [ TH_278 ]


279) KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKTA FIDUSIA DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. [ TH_279 ]


280) ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAGER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSADANA DI PASAR MODAL INDONESIA. [ TH_280 ]


281) PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BANK TABNGAN NEGARA PERSERO. [ TH_281 ]


282) BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3461K/PDT/2001. [ TH_282 ]


283) PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP IKLAN OBAT OBAAN YANG MENYESATKAN. [ TH_283 ]


284) MANFAAT AKTA NOTA RIIL DALAM JUAL BELI RUMAH BONGKAR PASANG (KNOCK DOWN HOUSE) STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU SEBERANG OGAN ILIR SUMATERA SELATAN. [ TH_284 ]


285) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUJM ANAK YANG DI LAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG DALAM HAL MEWARIS MENURUT HUKUM PERDATA. [ TH_285 ]


286) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA YANG DIPERSENGKETAKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN. [ TH_286 ]


287) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. [ TH_287 ]


288) TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV DIPONEGORO. [ TH_288 ]


289) HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUID TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG. [ TH_289 ]


290) PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 DI KOTA PALEMBANG. [ TH_290 ]


291) KEDUDUKAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT. [ TH_291 ]


292) PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TEGAL. [ TH_292 ]


293) KEDUDUKAN SENTANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1TAHUN 1974). [ TH_293 ]


294) PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PT AVOCET BOLAANG MONGODOW. [ TH_294 ]


295) PENUNGUTAN PAJAK PENGAHSILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DI KPP BUMN DI JAKARTA. [ TH_295 ]


296) PELAKSANAAN PERDA NO 3 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KERANGKA MENINGKATKAN PENDAPARTAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. [ TH_296 ]


297) [ kosong ]

298) PENGERTIAN HUTANG DALAM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDS BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA). [ TH_298 ]


299) PELAKSANAAN PERJAJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BAGI DEBITUR BARU MELALUI ALIH DEBITUR PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO KANTOR CABANG PALANGKARAYA. [ TH_299 ]












































































Search

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla